Nuklir Pilihan Terakhir, Resep Menuju Kegagalan?

Oleh: R. Andika Putra Dwijayanto (Peneliti Teknologi Energi Nuklir)

Pandemi Covid-19 tidak menurunkan urgensitas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi. Sebab, penurunan konsumsi energi akibat pandemi tidak signifikan dan tidak bertahan lama. Sebagaimana krisis ekonomi global tahun 2008 hanya menurunkan konsumsi energi pada tahun 2009, lalu kembali naik pada tahun 2010 hingga saat ini. Memang terjadi sedikit penurunan lepasan emisi CO₂ ke atmosfer pada tahun 2020, tetapi penurunan itu hanya sedikit memperlambat kenaikan konsentrasi CO₂.

Ketika berbicara tentang penurunan emisi GRK, moda energi yang senantiasa diangkat selalu dalam bentuk energi terbarukan. Dalam hal ini, energi surya (matahari) dan bayu (angin) seringkali mendapat perhatian khusus. Seakan-akan keduanya adalah climate Messiah yang akan menyelamatkan bumi dari bencana iklim.

Sementara, energi nuklir lebih sering dipinggirkan, dianggap tidak relevan, bahkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pun hanya dinyatakan sebagai “pilihan terakhir.” Artinya, nuklir hanya akan digunakan jika energi terbarukan tidak mampu memenuhi target bauran energi.

Kondisi ini terang saja mengesankan bahwa energi nuklir dianaktirikan dalam usaha reduksi GRK untuk mitigasi perubahan iklim, termasuk di Indonesia. Sementara, energi terbarukan menjadi anak emas, selalu diletakkan di bawah spotlight. Pertanyaannya, apakah dengan menganaktirikan energi nuklir akan membawa usaha reduksi GRK kepada kesuksesan, atau malah menjadi resep paten untuk kegagalan?

Mengapa Nuklir Dianaktirikan?

Argumentasi kontra terhadap pemanfaatan energi nuklir sebenarnya berputar-putar di isu yang sama sejak berpuluh tahun lalu. Kalau bukan keselamatan, ya limbah radioaktif. Isu keselamatan yang paling sering dimainkan tentu saja kecelakaan PLTN Chernobyl tahun 1986, disusul kemudian kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi tahun 2011. Seakan-akan, kedua kecelakaan tersebut adalah testamen bahwa energi nuklir itu tidak selamat, unsafe, sehingga tidak layak mengambil risiko untuk menggunakannya.

Limbah radioaktif tidak kalah seksi untuk dijadikan sebagai argumen kontra nuklir. Termasuk setelah kejadian ditemukannya sumber radioaktif liar di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, awal tahun 2020 lalu. Retorika yang sering muncul adalah limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbahaya hingga puluhan ribu bahkan jutaan tahun, serta tidak ada solusi untuk limbah-limbah tersebut.

Kedua isu tersebut, yang akhirnya menyeret isu biaya PLTN yang harus lebih mahal dari semua moda energi lain, seolah menjadi silver bullet untuk membuang energi nuklir dari isu energi nasional. Membicarakan bahkan mendukung nuklir menjadi hal tabu. Ide untuk membawa nuklir dalam percaturan energi nasional akan dibenturkan dengan isu keselamatan dan limbah secara berulang-ulang. Kedua isu tersebut seakan menjadi doktrin relijius yang tidak boleh dipertanyakan lagi.

Walau faktanya, kecelakaan Chernobyl hanya menyebabkan total 43 kematian dan Fukushima Daiichi tidak menyebabkan korban jiwa. Teknologi penyimpanan limbah radioaktif pun sudah ada dan memiliki peluang kebocoran sangat rendah selama jutaan tahun.

Kisah Dari Jerman

Jerman mungkin menjadi rujukan utama dalam “pembuktian” bahwa energi terbarukan dapat menggantikan energi fosil tanpa harus bergantung pada nuklir. Program Energiewende (Transisi Energi) yang telah lama dicanangkan pemerintah Jerman mendapat momentum pasca kecelakaan Fukushima Daiichi. Jerman memutuskan untuk menutup semua PLTN pada tahun 2022, untuk kemudian beralih pada energi terbarukan, yakni energi bayu dan energi surya.

Dalam pelaksanaan Energiewende, Jerman menginvestasikan USD 580 miliar hingga tahun 2025. Secara kapasitas terpasang, energi bayu dan surya sudah melebihi batubara, gas alam, dan nuklir. Sayangnya, Jerman dipastikan gagal memenuhi target reduksi emisi pada tahun 2020 lalu, dengan selisih margin cukup besar.

Memang, pada tahun 2019, emisi GRK Jerman berkurang hingga 6,5% dibandingkan 2018, tetapi konsumsi listriknya sendiri juga turun 4,8%. Sehingga, penurunan emisi GRK bukan karena ekpansi energi terbarukan, melainkan karena berkurangnya pembangkitan dan konsumsi listrik.

Selain itu, Jerman masih sangat tergantung pada batubara. Padahal, mayoritas batubara Jerman adalah lignite yang merupakan jenis batubara paling kotor. Lebih aneh lagi, Jerman baru berhenti menggunakan batubara tahun 2040. Nuklir, yang merupakan energi bersih, ditutup jauh lebih cepat daripada batubara. Sulit dinalar.

Untuk lebih menabur garam pada luka, tarif listrik Jerman adalah yang paling mahal di Uni Eropa. Denmark, yang juga bergantung pada energi terbarukan, memiliki tarif listrik termahal kedua. Terlepas dari klaim bahwa energi terbarukan semakin lama semakin murah, dua negara yang paling jor-joran dengan energi terbarukan nyatanya memiliki tarif listrik sangat tinggi.

Resep Kegagalan

Indonesia tidak dikaruniai angin dengan kecepatan tinggi. Energi bayu tidak potensial untuk diterapkan secara besar-besaran. PLTB Sidrap pun underperforming. Maka, harapan terbesar energi terbarukan di Indonesia dijatuhkan pada energi surya.

Kendala terbesar energi surya adalah ketergantungan pada belas kasih cuaca dan siklus siang malam. Kondisi mendung dan hujan akan menurunkan produksi listrik secara drastis, sementara pada malam hari mustahil memproduksi listrik. Baterai mungkin dapat membantu dalam skala kecil, tetapi tidak cukup dalam skala besar.

Jika baterai bisa menjadi jauh lebih murah di masa depan, maka yang paling terbantu dengan baterai skala besar adalah pembangkit termal seperti batubara dan nuklir, bukan energi terbarukan. Hal ini mengasumsikan bahwa cadangan material kunci untuk produksi baterai, seperti kobalt, litium, dan nikel, cukup untuk memproduksi baterai sebagai penyimpanan energi skala besar. Mengingat, berbagai jenis perangkat elektronik dan mobil listrik juga membutuhkan baterai.

Klaim bahwa energi terbarukan itu murah pun misleading, karena tidak mempertimbangkan total cost yang seharusnya memasukkan sistem penyimpanan energi dan upgrade jaringan listrik. Jika total cost dimasukkan dalam kalkulasi biaya pokok produksi (BPP) listrik, maka BPP energi terbarukan akan lebih mahal daripada batubara dan nuklir.

Kemudian, limbah panel surya dan baterai akan menimbulkan masalah baru, karena volumenya yang sangat besar dan berbahaya bukan hanya puluhan ribu tahun, tetapi selamanya. Tidak seperti energi nuklir, tidak ada metode yang sudah established untuk mengelola limbah panel surya dan baterai.

Jika nuklir tetap dijadikan sebagai opsi terakhir dalam kebijakan energi nasional, maka yang kemungkinan akan terjadi dalam usaha reduksi GRK adalah investasi yang inefisien, suplai listrik yang lebih bermasalah dan tarif listrik yang membengkak. Reduksi emisi GRK pun belum tentu akan tercapai. Hal ini sebagaimana disimpulkan dalam penelitian Hong et al (2014), skenario transisi energi tanpa nuklir akan jauh lebih mahal dan menghasilkan jauh lebih banyak emisi GRK.

Prancis, yang dengan 70% listriknya berasal dari nuklir, menjadi salah satu negara dengan emisi GRK paling rendah di Uni Eropa. Tarif listriknya pun lebih rendah ± 40% dibandingkan Jerman. Prancis hanya berpikir tentang ketahanan energi ketika beralih ke nuklir pada tahun 1970-an, tetapi tanpa sadar menjadi contoh sahih bagaimana menjaga emisi GRK tetap rendah tanpa harus mengorbankan keandalan sistem energi dan tarif listrik.

Pada akhirnya, menjadikan nuklir sebagai pilihan terakhir dan berharap hanya pada energi terbarukan akan menjadi resep kegagalan dalam usaha menurunkan emisi GRK nasional. Cukuplah Jerman menjadi korban resep gagal tersebut dalam bentuk Energiewende. Indonesia tidak perlu menirunya.